Yangon - Pemerintah Myanmar melakukan hal mengejutkan dengan membebaskan ratusan tahanan politik. Mulai dari kalangan aktivis, jurnalis, hingga mantan perdana menteri mendapatkan amnesti.Diperkirakan, total ada sekitar 650 narapidana yang mendapat amnesti dari pemerintah Myanmar. Demikian seperti dilansir oleh kantor berita AFP, Jumat (13/1/2012).
Di antara mereka yang dibebaskan, yakni anggota 'Generasi Pelajar 88', yang terlibat perjuangan demokrasi Myanmar pada tahun 1988 silam. Saat itu, aksi unjuk rasa ini menewaskan ribuan orang.
Sedikitnya, 2 aktivis, Min Ko Naing dan Htay Kywe, yang terlibat unjuk rasa tahun 1988 telah dibebaskan. Selain itu, juga seorang pemimpin kelompok etnis minoritas ternama Shan, Khun Htun Oo, dan seorang biksu terkemuka, Ashin Gambira, yang terlibat dalam 'Revolusi Saffron' pada tahun 2007 lalu.
Tak ketinggalan, terdapat juga mantan perdana menteri dan bos intelijen militer, Khin Nyunt, yang menjadi tahanan rumah sejak digulingkan pada tahun 2004.
Banyak pihak yang memuji langkah pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Presiden Thein Sein ini. Tindakan ini dinilai merupakan bentuk rekonsiliasi nasional dan sebuah langkah maju dalam reformasi Myanmar.
"Thein Sein sepertinya serius berbicara mengenai rekonsiliasi nasional, tidak hanya dengan oposisi pemerintahannya dan dengan kelompok-kelompok etnis, namun juga dengan saingan internalnya," nilai ahli politik Myanmar dari Universitas Hong Kong, Renaud Egreteau.
Pada Oktober 2011 lalu, sekitar 200 tahanan politik telah dibebaskan di Myanmar. Diperkirakan masih ada sekitar 500 hingga 1.500 tahanan politik yang masih berada di balik jeruji besi.
Diketahui bahwa sejak Maret 2011 lalu, pemerintah Myanmar yang baru telah membuka pintu reformasi demokrasi. Beberapa langkah penting yang diambil, yakni pembebasan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah dan membuka diri atas kunjungan pejabat-pejabat penting negara Barat.
Bahkan, baru-baru ini, pemerintah Myanmar menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan kelompok etnis Karen. Kelompok etnis tersebut terlibat konflik dengan pemerintah selama 62 tahun.
Yang terkini dari Myanmar ialah negara tersebut akan menyelenggarakan pemilu pada 1 April mendatang. Sudah dipastikan, Aung San Suu Kyi juga akan ikut serta dalam pemilu dengan partai politiknya, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar